Kekosongan blangko E-KTP yang terjadi di banyak daerah di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Sylviana Murni bekerjasama dengan Lions Club Indonesia memberikan bantuan untuk para korban banjir yang tersebar di beberapa titik di DKI Jakarta berupa telur, sembako dan kebutuhan masyarakat korban banjir.

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI (BAP DPD RI) menyoroti persoalan hak pengelolaan lahan oleh pemerintah Kota Surabaya di atas tanah yang telah dihuni masyarakat Kota Surabaya yang memiliki izin pemakaian tanah (IPT) atau Surat Ijo. 

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melihat PP Nomor 55 Tahun 2007 menciptakan persoalan Kementerian Agama dalam menyelesaikan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Hal ini tidak lepas dari persoalan kebijakan pemisahan kewenangan pengelolaan Guru Pendidikan Agama di sekolah.

BAP DPD RI telah menerima banyak pengaduan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat.

Rapat yag berlangsung di kantor Komnas HAM RI itu membahas penanganan kasus dugaan perusakan dan pencemaran Pantai Matras-Pesaren akibat tambang timah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anggota BAP DPD RI dari Papua Barat, Yance Samonsabra mengatakan, sejak dikelola Pertamina sudah 29 tahun, kondisi masyarakat sampai saat ini sangat memprihatinkan.

Harapannya pengaduan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati ini dapat diselesaikan oleh BAP DPD RI dan hak mantan karyawan Merpati Airlines dapat diakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan.

BAP DPD RI akan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian PUPR.